Pemerintah Usulkan Majelis Khusus untuk Pelanggaran Pemilu

Pemerintah mengusulkan majelis khusus untuk mengadili setiap dugaan pelanggaran pemilu. Untuk diketahui, dalam RUU Penyelenggaraan Pemilu Pasal 456 ayat 2 disebutkan sidang pemeriksaan perkara tindak pidana pemilu dilakukan oleh majelis khusus.

“Majelis khusus untuk mengadili pelanggaran pemilu kami rasa sesuatu yang positif. Tapi tidak akan banyak berarti jika mereka tidak memahami selukbeluk Pemilu,” ujar pakar hukum tata negara Universitas Parahyangan Asep Warlan Yusuf kemarin. Asep menjelaskan selama ini penindakan pidana pemilu dinilai tidak maksimal karena kurangnya kompetensi hakim terkait dengan kepemiluan. Oleh karena itu sering kali proses hukum untuk pelanggaran pemilu tidak menimbulkan efek jera.

“Hal ini berdampak pada kualitas pemilu secara keseluruhan. Tindak pidana pemilu juga sering kali dianggap ringan dan berpotensi terulang dari pemilu ke pemilu,” katanya. Asep mengungkapkan, dalam RUU Pemilu disebutkan secara spesifik pengetahuan pemilu yang harus dikuasai seorang calon. Menurutnya hal ini penting karena persoalan pemilu merupakan masalah dengan bobot politis tinggi dan berdampak langsung pada kehidupan publik.

Mengenai kriteria calon anggota majelis khusus pidana pemilu ini diatur dalam Pasal 460. Di antaranya mempunyai pengalaman minimal 3 tahun sebagai hakim karier di pengadilan negeri atau pengadilan tinggi, mendapatkan SK dari Ketua MA, dan menguasai pengetahuan tentang pemilu. Asep menjelaskan selama ini penindakan pidana pemilu dinilai tidak maksimal karena kurangnya kompetensi hakim terkait dengan kepemiluan. Oleh karena itu sering kali proses hukum untuk pelanggaran pemilu tidak menimbulkan efek jera. (KPU)